Kebijakan merupakan concern dari studi ilmu sosial dan
politik. Pembuatan kebijakan di suatu organisasi pasti didasarkan pada
kepentingan massa dalam organisasi tersebut. Negara sebagai organisasi massa
terbesar juga demikian, menetapkan suatu kebijakan adalah hal yang sangat
penting untuk menyambung keberlangsungan kehidupan politik negara. Adanya
pertentangan-pertentangan yang terjadi dari proses ini dapat dikatakan sebagai
sarana mencapai demokrasi. Di negara berkembang terutama, melestarikan proses
demokrasi adalah hal utama yang dapat dilakukan untuk membangun bangsa. Menyikapi
hubungan suatu negara dengan negara lain maupun aktor internasional maka negara
tersebut harus menetapkan kebijakan luar negeri sebagai halauan sikap dan stance-nya di mata dunia.
Definisi foreign policy
Policy
(kebijakan)
merupakan focus dari kajian ilmu sosial dan politik. Mendefinisikan arti policy tidak semudah melihat
implementasinya. Menurut Caputo dalam essay
nya Public Policy Making in America : An
Introduction, disebutkan bahwa policy
biasanya dimaknai sebagai suatu bentuk pencapaian tujuan (goal). That is something to
be gained by a governmental decision or set of decision[1].
Dapat dipahami bahwa policy adalah
sarana untuk mencapai tujuan akhir yang dikonstruksi melalui peran pemerintah.
Mempermudah pengertian dari policy,
dapat diambil pengertian dari New Oxford Dictionary, policy is a course of principle of action adopted or proposed by
government, party, business, or individual[2].
Pemerintah, partai politik, aktor bisnis, maupun aktor individu berperan besar
untuk mengusulkan pembuatan suatu kebijakan.
A
policy is a guiding principle used to set direction in an organization[3],
dapat juga dikatakan bahwa kebijakan digunakan oleh suatu organisasi sebagai
arahan untuk merancang aturan-aturan yang berlaku di sistem organisasi
tersebut. Jika disimpulkan dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum
bahwa kebijakan adalah hasil dari proses mengartikan visi pemerintah kedalam
implementasi program dan actions, untuk membawa suatu lembaga atau organisasi
keluar dari permasalahan yang dapat memicu runtuhnya stabilitas.
Dalam konteks negara, kebutuhan
akan adanya kebijakan akan sangat terlihat saat negara tersebut menghadapi
suatu isu yang memicu polemik dalam segala aspek kehidupan di negara tersebut.
Sehingga stance negara dipertanyakan
seperti contohnya saat era Orde Lama masa kepemimpinan Presiden Soekarno,
Indonesia mendeklarasikan kebijakan politik luar negerinya kepada masyarakat
dunia yang diartikan stance Indonesia pada saat itu tidak condong pada blok
manapun, aktif melakukan kerjasama, dan bebas dalam menjalin hubungan dengan
negara manapun.
Foreign
policy-making
Integrasi masyarakat
adalah urgensi untuk mencapai suatu pembangunan bangsa. Kebijakan adalah alat
untuk mencapai integrasi, namun begitu juga sebaliknya melalui integrasi
masyarakat dapat dicapai suatu kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat
di suatu negara. Dengan kata lain kebijakan dibuat dari rakyat oleh rakyat
untuk rakyat. Analogi ini yang biasanya kerap digunakan untuk menggambarkan
demokrasi. Sama hal nya dengan demokrasi, negara berkembang-terutama- yang
menggunakan sistem demokrasi akan sangat membutuhkan input kebijakan dari
rakyat untuk akhirnya diolah dan menghasilkan outcome untuk rakyat pula. Dengan
analogi ini, maka sebenarnya makna dari pembuatan kebijakan kebbijakan
sebenarnya dapat ditarik benang merah dengan partisipasi dan kepentingan
rakyat.
Definisi dari foreign policy-making atau
pembuatan kebijakan luar negeri sudah banyak dijabarkan melalui pembahasan
diatas. Juga dalam kelas Teori Politik Luar Negeri disampaikan bahwa segala
tindakan pemerintah yang di formulasikan untuk merespon perkembangan global
dimana hal tersebut berhubungan aktor internasional yang meliputi state dan
non-state, welfare, maupun
menciptakan understanding. Dengan ini
diketahui bahwa foreign policy-making adalah proses meraih welfare
dan menciptakan understanding
diantara aktor internasional.
Dalam
proses pembuatan kebijakan luar negeri, biasanya negara menggunakan landasan ideology
negara. Pandangan negara terhadap rejim internasional yang berlaku akan sangat
berpengaruh pada kebijakan yang dibuatnya. Seperti contohnya negara yang
memiliki pandangan realis memiliki karakteristik sikap yang berbeda dalam
menyikapi suatu isu dibanding dengan negara yang memiliki pandangan liberalis. Dalam
menyusun kebijakan luar negeri juga harus disertai dengan pertimbangan untung
dan rugi yang ditimbulkan, dengan kata lain kebijakan yang dirancang haruslah
berorientasi ke masa depan dan bersifat forward-looking.
Taiwan merupakan negara
yang mengalami kemelut dengan Cina semenjak Cina diproklamirkan Taiwan sebagai
salah satu provinsi di Republik Rakyat Cina pada 1949. Setelah itu konflik
diantara dua negara tersebut semakin memanas contohnya saat Cina melancarkan
uji coba misil yang diarahkan ke kepulauan Taiwan padahal pada saat itu Taiwan
akan mengadakan perhelatan pemilihan umum demokrasi yang pertama kali. Dengan
dibantu oleh sekutunya, AS, Taiwan merespon tindakan Cina sebagai sebuah
serangan. Namun Taiwan tetap memperhitungkan untung rugi untuk membalas
tindakan Cina. Beberapa pilihan yang dianjurkan oleh AS termasuk usulan untuk
membalas serangan Cina dengan melalui aksi militer, namun Taiwan menilai bahwa
usulan tersebut akan membawa dampak merobohkan stabilitas Taiwan dan belum
tentu dapat meredakan konflik. Hingga pada akhirnya Taiwan memutuskan untuk
merespon serangan Cina dengan protes melalui upaya diplomasi dengan harapan Taiwan
ingin menetralkan keadaan dahulu minimal hingga saat pemilihan umum tiba.
Referensi
Caputo, David A. (ed.), The Politics of Policy Making in America, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1977.
Mingst, Karen A., Essentials of International
Relations (3rd edition), W. W. Norton and Company, London, 2004.
Bizmanualz Online, What’s the Difference Between
Policies and Procedures, <http://www.bizmanualz.com/information/2005/04/26/what%E2%80%99s-the-difference-between-policies-and-procedures.html
[1]
Caputo, David A., Public Policy Making in America: An Introduction, dalam D. A. Caputo (ed.), The
Politics of Policy Making in America, W. H. Freeman and
Company, San Francisco, 1977.
[2]
New Oxford Dictionary
[3]
Bizmanualz Online, What’s the Difference Between Policies and Procedures, <http://www.bizmanualz.com/information/2005/04/26/what%E2%80%99s-the-difference-between-policies-and-procedures.html>,
13 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar